JEJAK.NEWS, KOTAMOBAGU– Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Utara (Sulut) melakukan roadshow workshop mekanisme perizinan online bersama dengan lembaga penyiaran TV kabel dan Radio yang melakukan bisnis penyiaran di Kotamobagu, bertempat di Cafe Korot pada Kamis 25/06/21.
Acara Workshop ini merupakan pamungkas dari seluruh kegiatan KPID Sulut di wilayah Bolmong Raya dengan menghadirkan beberapa pembicara yang membedah soal perizinan online dan peluang investasi bagi lembaga penyiaran.
Komisioner KPID Sulut, Hamri Mokoagow dalam penyampaiannya mengatakan bahwa target workshop ini adalah harmonisasi pemahaman regulasi penyiaran di tingkat desa/kelurahan untuk mendorong investasi penyiaran masuk BUMDES
Baca Juga: Hadiri Baksos Hari Bhayangkara, Bupati: Darah Untuk Sesama Manusia
“Dengan demikian jasa penyiaran dapat mensupport pendapatan asli daerah (PAD) Kotamobagu kedepannya,” harap Hamri.
Selain hal tersebut lanjut Hamri, KPID juga ingin agar kontrol masyarakat terhadap lembaga penyiaran semakin kuat agar dapat lebih awas terhadap isu-isu hoax dan tayangan yang kurang ramah terhadap anak dapat di kontrol.
Senada dengan Hamri, Ketua KPID Sulut Redi F. Sumual mengatakan mereka telah menyiapkan kompilasi dan komparasi khusus di Kotamobagu serta nanti di bulan Juli akan ada revisi UU 32 tentang penyiaran, kami mendorong beberapa catatan terkait penyiaran.
“Kami berharap peserta workshop bisa berpartisipasi dalam mengawasi penyiaran melahirkan usulan dan rekomendasi terkait penyiaran,” ujar Sumual.
Baca Juga: Rapat Forkopimda, Bupati Antisipasi Penyebaran Varian Baru Covid-19
“KPID sifatnya adalah mitra DPRD, KIPD punya bayangan atau proyeksi yang luar biasa. Kami berharap KPID lebih menata perencanaan dan pengawasan terhadap lembaga penyiaran, acara ini harapannya tidak hanya sebatas diskusi, tapi melahirkan rekomendasi pengawasan,” jelas anggota DPRD Sulut Yusra Alhabsyi.
Mewakili Walikota Kotamobagu, Sekretaris Kotamobagu Sande Dondo membuka acara dengan resmi dan KPID juga mengundang beberapa pembicara yang membahas terkait investasi penyiaran dan perizinan antara lain Yusra alhabsyi, anggota komisi IV DPRD Sulut, Muh. Aljufri Ngadu Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, Frederick G. Kawatu Ketua KNPI Kota Manado.(abo).
