JEJAK.NEWS, BOLTIM – Penyerahan bantuan mesin tempel yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) jadi pertanyaan anggota DPRD, diduga bantuan ini tidak tepat sasaran.
Hal ini terungkap ketika para nelayan mendatangi gedung wakil rakyat untuk menyampaikan keluhan mereka kepada wakilnya di kantor DPRD kabupaten Boltim untuk ditindaklanjuti agar menjadi perhatian pemerintah khususnya dinas terkait.
Untuk merespon keluhan rakyat tersebut anggota DPRD Boltim memanggil dinas terkait dalam hal ini DKP untuk hearing di kantor DPRD agar persoalan ini menjadi jelas dan terang benderang di hadapan rakyat.
“Ada kelompok nelayan datang ke DPRD dan menyampaikan keluhan mereka terkait penyaluran bantuan yang diduga kurang tepat sasaran. Fakta di lapangan, ada yang bukan nelayan namun mendapat bantuan. Maaf, kami bukan mencampuri urusan teknis, tapi sebagai wakil rakyat tentu apa yang menjadi keluhan rakyat harus kita seriusi” jelas Sofyan Alhabsyi salah satu anggota DPRD.
Ketika Hearing bersama jajaran DKP, anggota DPRD meminta data penerima bantuan mesin tersebut untuk di inventarisir agar jelas siapa penerima bantuan tersebut, namun sampai rapat selesai data yang diminta tidak kunjung ada.
“Kadis DKP meminta waktu untuk melakukan print out data penerima bantuan, setelah diberikan waktu sampai saat ini data penerima bantuan belum ada yang mencetak data belum kembali. Ini akan jadi catatan serius bagi kami, dan kami akan memanggil kembali pihak DKP terkait urusan ini” sambungnya.
Untuk menindaklanjuti persoalan ini beliau menjelaskan akan mengeluarkan rekomendasi penarikan kembali bantuan mesin tempel tersebut jika terbukti tidak tepat sasaran peruntukannya untuk nelayan Boltim.
“Bagaimana jika yang menerima bantuan tersebut bukan nelayan. Ini akan kami seriusi dan kami akan rekomendasikan untuk ditarik kembali bantuan yang tidak tepat sasaran tersebut” tegasnya.
Bantuan tersebut merupakan anggaran tahun 2020 lalu di Dinas DKP kemudian disalurkan di tiga wilayah yaitu Tutuyan, Kotabunan dan Nuangan untuk memudahkan aktivitas kelompok nelayan dalam penangkapan ikan.
“Unitnya ada, penyalurannya yang kami pertanyakan apakah tepat sasaran atau tidak. Kalau yang menerima bukan nelayan, lalu bantuan itu digunakan untuk apa. Jangan sampai bantuan tersebut hanya dijual kembali” beliau menambahkan.
Senada dengan penjelasan tersebut, rekan sesama anggota DPRD Samsudin Dama seorang politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Boltim akan menelusuri secara detail penyerahan bantuan tersebut dengan teliti.
“Ada yang menerima bantuan tapi bukan nelayan, Kami minta data by name by address kepada Kepala Dinas sampai sore ini kami tunggu di kantor Kepala Dinas tidak balik lagi. Ada apa? harusnya ketika data diminta mereka telah siapkan, kami akan rekomendasikan penarikan kembali bantuan yang tidak tepat sasaran tersebut, kemudian akan diserahkan kepada mereka yang benar-benar berhak” ujar politisi PAN itu.
Sampai berita ini diturunkan belum ada konfirmasi dari Kepala DKP Boltim, Erna Mokodongan ketika dihubungi via telp seluler no kontak beliau belum aktif. (*)
