DPRD Kotamobagu Sepakat Menerima Pertanggungjawaban APBD 2021

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kotamobagu menggelar rapat paripurna pembicaraan tingkat I terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021, dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Kotamobagu, pada Selasa malam, 28/06/22.

Rapat paripurna tersebut dibuka dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kotamobagu, Herdi Korompot, serta turut didampingi oleh Ketua DPRD, Meiddy Makalalag.

Dalam rapat tersebut Enam Fraksi yang ada di DPRD Kotamobagu menerima penyampaian Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, yang dibacakan oleh Wakil Wali Kota Kotamobagu, Nayodo Koerniawan sebelumnya di hadapan seluruh anggota dewan dan SKPD yang hadir.

Dalam pandangan umum fraksi, lima dari enam fraksi memilih untuk menerima dan  tidak membacakan pandangan umum fraksi serta setuju untuk membahas ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ke tingkat selanjutnya.

Adapun ke lima fraksi tersebut yaitu, fraksi PKB, Fraksi Nasdem, Fraksi Golkar, Fraksi PDIP dan Fraksi Demokrat.

Berbeda dengan fraksi tersebut diatas, walaupun menerima dan setuju untuk dibahas ketingkat selanjutnya, Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura) memilih untuk membacakan pandangan umum fraksi yang dibacakan langsung oleh Ketua Fraksi Hanura Agus Suprijanta

“Langkah yang diambil Fraksi Hanura adalah hak fraksi. Hal tersebut dilakukan Fraksi Hanura agar rapat paripurna tersebut tidak hanya menjadi agenda seremonial saja, akan tetapi rapat tersebut menjadi ajang setiap partai untuk memberikan tanggapan, kritikan dan masukan kepada pemerintah daerah dengan disaksikan oleh seluruh undangan yang hadir,” jelas Agus ketikan membacakan pandangan Fraksi.

“Faksi Hanura meminta kepada tim TAPD, agar di dalam pembahasan nanti antara Banggar dan tim TAPD dapat menyiapkan dokumen perubahan yang telah dibahas dengan pihak provinsi,” lanjutnya.

Wakil Walikota Kotamobagu dalam menyampaikan Ranperda pertanggungjawaban APBD 2021 membeberkan sejumlah capaian pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah telah mendapatkan WTP untuk kesekian kalinya.

“Dengan mendapat WTP yang ke sembilan kalinya, ini menjadi tolak ukur bagi pemerintah Kota Kotamobagu dalam hal sistem penganggaran serta realisasi belanja daerah ,” ucap Wakil Walikota.(*).

ADVERTORIAL

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *